<![CDATA[Artikel ini menganalisis aspek ekonomi-politik yang dipusatkan pada bagaimana negara dan korporasi membangun hegemoni wacana kesejahteraan dalam proyek pembangunan mega-industri Global Hub di Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi partisipatif di lokasi pembangunan, dan wawancara mendalam dengan berbagai aktor strategis. Dengan menggunakan teori hegemoni Laclau dan Mouffe (2008), artikel ini membangun argumentasi utama bahwa tingginya tingkat kemiskinan di lokasi pembangunan serta terpuruknya sektor maritim nasional menjadi titik krisis dan dislokasi struktur yang membuat proyek pembangunan Global Hub dianggap absah. Wacana kesejahteraan sebagai jalan keluar atas persoalan krisis tersebut kemudian ditetapkan maknanya oleh negara-korporasi melalui berbagai penanda mengambang (floating signifiers), seperti penetapan visi Indonesia Poros Maritim Dunia, RPJMN 2014-2019 dan RPJMN 2020-2024, menghadirkan investor asing, pemberian saham kepada masyarakat, janji-janji terserapnya tenaga kerja, hingga framing media. Pada akhirnya, artikel ini juga memberikan argumen bahwa dislokasi makna dalam bangunan hegemoni wacana kesejahteraan tersebut tidak memicu lahirnya antagonisme atau praktik politik warga yang berupaya untuk mengkritisi atau melawan proyek pembangunan. Persoalan ketidakhadiran antagonisme warga memerlukan riset lanjutan yang lebih komprehensif dan belum tercakup di dalam penulisan artikel ini. DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v10i2.2344]]>
Copyrights © 2020
