DAMPAK PELIMPAHAN WEWENANG PEMUNGUTAN BPHTB DARI PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PAD KOTA PONTIANAK

Surya Warsa (Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Kalimantan Barat)

Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)
Vol 5, No 2 (2020): Oktober 2020

Kesungguhan pemerintah pusat dalam mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ditunjukkan dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pengalihan pelimpahan wewenang tersebut diharapkan akan membawa dampak positif terhadap penerimaan PAD yang berasal dari BPHTB. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak pengalihan pemungutan BPHTB terhadap peningkatan PAD sebelum dan sesudah pelimpahan wewenang di Kota Pontianak, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kota Pontianak. Metode analisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan jenis wawancara semi standar dan analisis kuantitatif dengan rasio yang dilanjutkan dengan uji statistik sederhana. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan nilai rata-rata antara sebelum dan sesudah pelimpahan wewenang pemungutan BPHTB sehingga ada pengaruh pelimpahan wewenang pemungutan BPHTB terhadap hasil penerimaan BPHTB. dalam pelaksanaanya terdapat beberapa kendala yang ditemui sehingga perlu diambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan penerimaan BPHTB.