<![CDATA[Penyelenggaraan otonomi daerah sepenuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlandaskan pengelolaan keuangan yang sehat. Menyadari hal tersebut, pembenahan pengelolaan keuangan daerah menjadi penting. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk memahami secara garis besar pengelolaan keuangan unit kerja yang ada, memahami siklus keuangan, memahami jenis-jenis laporan keuangan, dan memahami proses pertanggungjawaban keuangan. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi daerah belum secara optimal mendukung akuntabilitas laporan keuangan. Sebab, sistem dan prosedur akuntansi daerah wajib mengacu pada Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan guna mendukung upaya akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem dan prosedur akuntansi daerah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Binjai. Sampel dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD) kota binjai yang merupakan laporan keuangan daerah tahun 2015-2016. Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui pendataan, dapat disimpulkan bahwa tuntutan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah saat ini telah terpenuhi secara memadai dengan sistem pelaporan keuangan daerah. Hal ini dapat mendukung laporan pertanggungjawaban menjadi lebih baik.]]>
Copyrights © 2020
