Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila

Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani (Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro)
Farid Ibrahim (Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro)
Adissya Mega Christia (Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro)

JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020

Agenda Pilihan Kepala Daerah  telah menjadi wujud nyata dari perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia yang dilaksanakan secara demokratis sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan mengkaji berbagai pandangan dalam memaknai maksud dari sistem dan mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah secara demokratis berdasarkan Pancasila sebagai dasar filosofis negara, terutama sila keempat. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan sejarah (Historical Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia pernah melaksanakan sistem Pilkada secara langsung dan tidak langsung, serta ditemukan pula adanya bentuk koherensi dari pemaknaan Demokrasi Pancasila. Sistem Pilkada di Indonesia yang dapat dimaknai secara filosofis maupun harfiah dengan maksud yang berbeda. Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai-nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat.