ANALISIS HUKUM E-LITIGASI JO. PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN AGAMA

Annisa Annisa (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya)

NEGARA DAN KEADILAN
Vol 9, No 2 (2020): Agustus

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan berkenaan dengan analisi hukum e-litigasi. Persidangan dengan e-litigasi yang dasar hukumnya berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dianggap telah melampaui hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama. Pnelitian ini membahas kedudukan PERMA dalam hierarki perundang-undangan agar dapat diketahui posisi PERMA dan batasan PERMA dalam menyusun peraturannya.Kata kunci: e-litigasi, PERMA, Hukum This study aims to analyze the law of e-litigation. Trials with e-litigation, the legal basis of which is Supreme Court Regulations (PERMA) Number 1 of 2019, are considered to have exceeded the procedural law contained in Law Number 7 of 1989 jo. Law Number 3 of 2006 jo. Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts. This study discussed the position of PERMA in the hierarchy of legislation in order to find out the position of PERMA and the limitations of PERMA in formulating its regulations.Keywords: e-litigation, PERMA, Law