<![CDATA[ Keterlibatan TNI dalam darurat Covid-19, tidak menyalahi aturan perundangan-undangan. Karena TNI dilindungi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dalam pasal 7 dijelaskan TNI melaksanakan tugas pokoknya melalui Operasi Militer Untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Melalui OMSP inilah, sejak awal TNI terlibat aktif dalam upaya penanganan Covid-19. Mulai dari observasi di Natuna, membuat rumah sakit di Pulau Galang, menurunkan tenaga medis, evakuasi pemulangan WNI yang terdampak Covid-19 di luar negeri, penjemputan dan distribusi alat-alat kesehatan, penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, penjagaan akses perbatasan. Apalagi sejak diberlakukannya PSBB, tuntutan pelibatan TNI meningkat, karena TNI terlibat langsung dalam pengamanan peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan pada fasilitas umum.Kata kunci: TNI, Darurat Covid-19, Operasi Militer Selain Perang The involvement of the TNI in the Covid-19 emergency does not violate statutory regulations. Because the TNI is protected by Law no. 34 of 2004 concerning the TNI, Article 7 explains that the TNI carries out its main duties through Military Operations for War (OMP) and Military Operations Other Than War (OMSP). Through this OMSP, from the start the TNI was actively involved in efforts to deal with Covid-19. Starting from observations in Natuna, establishing a hospital on Galang Island, deploying medical personnel, evacuating the return of Indonesian citizens affected by Covid-19 abroad, picking up and distributing medical equipment, providing health facilities and personnel, guarding border access. Especially since the implementation of the PSBB, demands for TNI involvement have increased, because the TNI is directly involved in securing school holidays, workplaces, limiting religious activities and limiting activities to public facilities.Keywords: TNI, Covid-19 Emergency, Military Operations Other Than War]]>
Copyrights © 2019
