DAMPAK PERUBAHAN DAFTAR NEGATIF INVESTASI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENANAMAN MODAL

Dahlia Andriani (Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat)
Jeane Neltje Sally (Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jl. Letjen S Parman No. 1, Jakarta Barat)
Wicipto Setiadi (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. RS. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan)

Jurnal Yuridis
Vol 7 No 2 (2020): Jurnal Yuridis

Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan ditetapkan dalam kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI). Kebijakan DNI yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Tujuan penelitian untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan DNI pada sektor Pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan perubahan DNI pada sektor Pariwisata dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 yaitu peningkatan batasan kepemilikan modal asing. Salah satunya, bidang usaha hotel dengan maksimal 67% kepemilikan asing yang sebelumnya 51%. Dampak perubahan DNI pada tataran implementasi yaitu peningkatan penanaman modal, di sisi lain jumlah proyek PMA lebih banyak daripada proyek PMDN, karena penanam modal dalam negeri tidak mampu bersaing.