<![CDATA[Guna menghindari terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban akibat pelaksanaan PSBB anggota di lapangan harus bisa bertindak menggunakan kewenangan diskresi yang ia miliki. Berdasarkan hal tersebut penulis membatasi permasalahan pada analisis mengenai pelaksanaan diskresi kepolisian dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Polsek Simokerto Surabaya serta analisis mengenai pemahaman dasar anggota Polsek Simokerto mengenai diskresi Kepolisian. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian eksploratif dengan pendekatan induktif. Analisis dilakukan dengan menelaah seluruh data, mereduksi data, kategorisasi, pemeriksaan keabsahan data, penafsiran data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan pertama, Implementasi diskresi anggota Polsek Simokerta dalam masa PSBB antara lain melakukan penilaian dalam pembatasan kerumunan warga, diskresi dalam penutupan sementara pasar Kapasan, diskresi dalam pelarangan mudik serta pembatasan kendaraan bermotor serta diskresi dalam pembatasan akses jalan. Sedangkan implementasi diskresi Kepolisian di luar Pelaksanaan PSBB antara lain adalah pelaksanaan mediasi penal, pelaksanaan rekayasa lalu lintas serta diskresi anggota dalam menilai untuk melakukan tindakan tembak di tempat pada pelaku kriminal. Kesimpulan kedua, pada indikator penerjemahan diketahui bahwa pendeskripsian anggota mengenai diskresi masih kurang jelas dan terperinci. Pada indikator penafsiran juga diketahui bahwa pengetahuan diskresi anggota Polsek Simokerto didapatkan dari budaya organisasi. Selain ada 3 konsep dasar yang tidak dipahami oleh anggota Polsek Simokerto, yakni konsep negara hukum, konsep kepentingan umum serta batasan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan tugas dengan kondisi situasi darurat demi kepentingan umum. Untuk indikator ekstrapolasi disimpulkan bahwa kendala anggota dilapangan dalam memahami suatu bentuk diskresi dalam praktiknyna pernah terjadi perbedaan persepsi dengan Pimpinan.]]>
Copyrights © 2020
