<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas netra dalam Pemilihan Gubernur di Kota Makassar perspektif Siyasah syar’iyah. Penelitian ini merupakan penelitian penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Sulawesi Selatan telah berupaya memenuhi hak penyandang disabilitas netra melalui pelbagai upaya diantaranya: 1) melakukan pemutakhiran data pemilih bagi penyandang disabilitas untuk memastikan dan mengklasifikasi kategori difabel; 2) melakukan sosialisasi yang bentuknya disesuikan dengan kondisi dari difabel, untuk tunanetra dibuatkan akses berupa video; 3) aksesibel, KPU menyediakan sarana khusus bagi penyandang disabilitas tunanetra berupa template braille; 4) membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat sebagai penyelenggara. Sementara upaya yang dilakukan oleh lembaga atau pihak difabel dalam memperjuangkan hak pilihnya dalam pemilihan yaitu: 1) melakukan advokasi terhadap proses penyelenggaraan pemilihan; 2) mensosialisasikan hak-hak penyandang disabilitas; 3) membangun relasi dengan berbagai organisasi difabel; dan 4) terlibat secara aktif dalam berbagai diskusi dan seminar terkait hak-hak disabilitas. Hukum Tata Negara Islam memandang bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama didepan hukum dan pemerintahan termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan, baik sebagai pemilih maupun penyelenggara, hal tersebut dapat didasarkan atas prinsip al-musawat (persamaan) dan juga sebagai seorang mukhallaf.Kata Kunci: Disabilitas; Hak Pilih; Pemilihan Gubernur; Tunanetra]]>
Copyrights © 2021
