<![CDATA[Penelitian membahas mengenai Tindak Pidana Penyebaran Konten Porno dari dua perspektif, yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan padangan Hukum Islam, dan bagaimana proses penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empirik, data diperoleh dari penelusuran terhadap buku-buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif lalu kemudian disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: tindak pidana pornografi bukan merupakan delik aduan, sehingga jika terjadi penyebaran konten pornografi, penyelidik dan/atau penyidik tidak perlu menunggu laporan atau aduan. Hukum Islam tidak secara langsung menyebut pornografi, tetapi status hukumnya dapat diperoleh melalui qiyas dengan berlandaskan pada nash atau hukum yang memiliki relevansi dan korelasi yang sama dengan atau mendekati substansi dari pornografi, seperti larangan melakukan hal-hal yang dapat mengarah ke perzinaan, seperti tabarruj (memperlihatkan dengan sengaja (pamer) menyingkap wajahnya dan menampakkan kecantikan, pakaian, perhiasan, dan ucapan), berduaan dengan lawan jenis (khalwat), yang dengan tegas telah dilarang oleh Allah SWT melalui firmannya dalam QS. An-Nur/24:30-31, QS. Al-Isra’/17:32, dan QS. An-Nur/24:2, sementara untuk penerapan hukumanya merupakan kewenangan ulil amri.Kata Kunci: Penyebaran; Pornografi, Hukum Islam; Undang-Undang ITE]]>
Copyrights © 2020
