<![CDATA[AbstractThis article aims to know the original revenue management policy implementation of the area of the local government county of terminal according to the law on local government and to know the barriers on implementation of policies. This research is empiric legal studies, approach to the sociology of law and statutory approach, using descriptive analytical techniques. The results of this study concluded that implementation of the Government policy of the County according to Law Number 23 of 2014 about local governance affects the original Revenue Management Areas levy bus station in Sukoharjo Regency, indicated by a decrease because the transfer of the management of the bus station type B to the provincial government. Yet the publication of the latest local regulations and yet the existence of the guidelines and technical instructions in regard to the management of the bus station that would levy is managed in cooperation with the government of the province results of the division. It is imperative that the goverment's role by increasing the budget of communicattion so that the formation of good management and for the regional government of Sukoharjo Regency must have innovation in optimizing other sources of original revenue in the sector of transportation.Key Words: Public Policy; Policy Authority; Bus Station Levy AbstrakArtikel penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terminal pemerintah daerah Kabupaten menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan kebijakannya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan, menggunakan teknik analisis bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempengaruhi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi terminal di Kabupaten Sukoharjo yang ditunjukkan dengan penurunan PAD karena pengalihan pengelolaan terminal tipe B ke pemerintah provinsi. Belum terbitnya Peraturan Daerah yang terbaru dan belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam hal pengelolaan retribusi terminal yang akan dikelola atas kerjasama pembagian hasil dengan pemerintah provinsi. Sangat diperlukan peran pemerintah dengan meningkatkan anggaran perhubungan sehingga terbentuk manajemen yang baik dan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo harus memiliki inovasi dalam mengoptimalkan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya di bidang perhubungan.Kata Kunci: Kebijakan Publik; Kebijakan Kewenangan; Retribusi Terminal]]>
Copyrights © 2018
