Effect of Policy on Effort of Forest and Land Fire Control on Decreasing Green House Gass Emission

Bambang Hero Saharjo (Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, IPB)
Alex Yungan (Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, IPB)

Jurnal Silvikultur Tropika (JST)
Vol. 5 No. 2 (2014): Jurnal Silvikultur Tropika

Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca menimbulkan pemanasan global dan perubahan iklim, untuk itu perlu dikurangi. Kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, ternyata belum mampu mempengaruhi penurunan emisi gas rumah kaca, sehingga kondisi tersebut akan berdampak terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Hal tersebut tentunya menjadi pertanyaan apakah keputusan pemerintah terkait hal tersebut telah berjalan efektif atau justru sebaliknya. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) untuk mengkaji keberadaan keputusan pemerintah dalam menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK) pada periode 2005-2012 yang disertai kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; 2) Komitmen pemerintah dalam menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK) akibat kebakaran hutan dan lahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder berupa hotspot, laporan pemerintah dan peraturan perundang-undangan terkait kebakaran hutan dan lahan diperoleh dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Data sekunder dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Selain itu, uji korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara hotspot dan luas kebakaran hutan. Korelasi antara hotspot dengan luas kebakaran hutan di Indonesia tahun 2010-2012 sebesar 51,03%, sementara di 11 Provinsi Indonesia sebesar 61.25%. Hal ini menunjukan korelasi yang positif antara hotspot dengan luas kebakaran hutan. Hasil analisis data sekunder menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, terutama akibat kebakaran hutan, adalah kontraproduktif. Tren hotspot di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2010-2012. Hal ini berarti regulasi/kebijakan pemerintah bersifat tidak (mampu) menghasilkan dalam implementasinya. Informasi ini diharapkan mampu memberikan solusi penyelesaian masalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan terutama dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui kebijakan pemerintah Indonesia.