PENERAPAN PASAL 273 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TENTANG JANGKA WAKTU PEMBAYARAN PIDANA DENDA DALAM KASUS KORUPSI (STUDI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT)

Wandha Eldera Fuji Heristianora

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, September 2020

Wandha Eldera Fuji Heristianora, Abdul Madjid, Fines FatimahFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT Haryono No.169 MalangE-mail : [e-mail] pada tulisan ini, penulis menggambarkan permasalahan mengenai jangka waktu pembayaran pidana denda pada kasus korupsi. berawal dari tidak efektifnya Pasal 273 Ayat (1) KUHAP mengenai terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat, pada kasus korupsi. pasal 273 ayat (1) KUHAP berjalan tidak efektif dikarenakan pada proses pelaksanaannya pembayaran pidana denda tidak diaturnya upaya paksa dalam pelaksanaannya, yang membuat jaksa eksekutor melakukan penagihan terus-menerus. penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan teknik wawancara terhadap narasumber, melalui pendekatan yuridis sosiologis. perlu adanya suatu pengaturan mengenai jangka waktu pembayaran pidana denda dalam kasus korupsi agar pertanggungjawaban pembayaran pidana denda terjadi kepastian hukum.Kata Kunci: Korupsi, Jangka Waktu, Hukum Pidana ABSTRACT In this paper, the authors examine an issue regarding the payment period of pecuniary penalties in corruption cases. Starting from the ineffectiveness of Article 273 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Law which states that the criminal is given one month to pay the penalties, except in speedy trial in corruption cases. Article 273 Paragraph (1) of Criminal Procedure Law is ineffective because in the process of carrying out the payment of penalties, it does not regulate the provision concerning law enforcement in the context of implementation, which causes the public prosecutor keep pressing the claim. This research implements empirical legal study by using interview technique through sociological juridical approach. Therefore, it needs regulation concerning payment period of pecuniary penalties in corruption cases, so the management of payment of pecuniary penalties will have legal certainty.Keywords: corruption, period of time, criminal law