PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK PAY LATER TERKAIT PENGGUNA YANG WANPRESTASI PADA TRANSAKSI MARKETPLACE

M. Rifky Saputra

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020

M. Rifky Saputra, Reka Dewantara, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang Email: [e-mail]   Abstract This thesis is discussed about legal protection for the Pay Later system organizers, if the user is found to be a default when doing transactions on the marketplace. This research departs from biased regulation in Indonesia that protects the organizer (creditor) if the user (debtor) doesn’t carry out the obligation to pay, as agreed in the agreement letter or in other word, the debtor defaults. The method used in this study is the statute approach and the legal materials obtained will be analyzed using two types of interpetasi or interpretation methods, namely grammatical interpretation and systematic interpretation. The result of analysis is, it can be concluded that the regulation protecting the organizer is still equivocal, but the protection of the organizer is clearly written in the Electronic Agreement Document and has been approved by the parties involved in the agreement. Keywords: Legal Protection, Pay Later, Default Abstrak Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi penyelenggara sistem Pay Later apabila ditemukan pengguna yang melakukan wanprestasi saat melakukan transaksi pada marketplace. Hal ini dilatar belakangi oleh biasnya peraturan di Indonesia yang melindungi pihak penyelenggara (kreditor) apabila pengguna (debitor) tidak melakukan kewajibannya untuk membayar, seperti yang telah disepakati dalam surat peranjian atau dengan kata lain debitor melakukan wanprestasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah statute approach Bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan dua jenis metode interpetasi atau penafsiran, yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peraturan yang melindungi pihak penyelenggara masih dikatakan bias, namun perlindungan terhadap pihak penyelenggara telah tertulis dengan jelas dalam Dokumen Perjanjian Elektronik dan telah disetujui oleh pihak-pihak yag terlibat dalam perjanjian tersebut. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pay Later, Wanprestasi