Fitrizki Eka Sari, Sihabudin, Setiawan WicaksonoFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malang 65135, Telp (0341) 553898 Fax 566505Email: ftrzkieks@gmail.comAbstract In Article 12 paragraph (1) letter b of Local Regulation of Balikpapan City Number 1 of 2014 concerning License to Open State Land states that License to Open State Land (IMTN) cannot be used as a Credit Guarantee. In Balikpapan City, however, there are cooperatives that accept collateral in the form of IMTN tied with a power of attorney to grant mortgage rights, which is one of them conducted by Swamitra Saving andLoan Cooperative Unit Bukopin Bank Employee Cooperative. Therefore, by the existence of in Article 12 Paragraph (1) Letter b of Local Regulation of Balikpapan City Number 1 of 2014 concerning License to Open State Land can be interpreted that Credit Agreement carried out by Swamitra Saving and Loan Cooperative UnitBukopin Bank Employee Cooperative showed the gap between Das sollen and Das Sein which is there is a difference between the legal regulations regulated by the government and the facts occurred in society.Keywords: Effectiveness, License to Open State Land, Credit GuaranteeAbstrakPada Pasal 12 ayat 1 huruf b Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara disebutkan bahwa Izin Membuka Tanah Negara(IMTN) tidak dapat dijadikan sebagai Jaminan Kredit, tetapi di Kota Balikpapan sendirimasih ada Koperasi yang menerima Jaminan berupa IMTN yang di ikat dengan SuratKuasa Untuk Memberikan Hak Tanggungan, yang salah satunya di lakukan olehKoperasi Unit Simpan Pinjam (USP) Swamitra Koperasi Karyawan Bukopin (KKB). Maka dengan adanya peraturan yang dituliskan pada Pasal 12 ayat (1) huruf BPeraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka TanahNegara bahwa Perjanjian Kredit yang di lakukan oleh Koperasi Unit Simpan Pinjam(USP) Swamitra Koperasi Karyawan Bukopin (KKB) terjadi suatu Perbedaan antara Das sollen dan Das Sein yaitu terjadi Perbedaan antara Peraturan Hukum yang diaturoleh pemerintah dengan fakta yang terjadi di masyarakat.Kata Kunci : Efektifitas, Izin Membuka Tanah Negara, Jaminan KreditÂ
Copyrights © 2020