IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK OLEH PEMERIKSA BPK DALAM MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA (Studi di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa

M. Rizky Yusuf

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020

M Rizky Yusuf, Agus Yulianto, Lutfi EffendiFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYAJl. MT. Haryono No. 169, Malang 65145, IndonesiaTelp. [phone]; Fax: [phone]Email: [e-mail] etika dan profesionalisme pada profesi auditor BPK perlu diperhatikan. Menjadi auditor yang memiliki sikap profesional dan kredibilitas adalah merupakanhal yang penting. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya auditor BPKdituntut untuk dapat bersikap profesional. Layaknya seorang dokter yang terikatpada kode etik profesi, seorang auditor BPK juga berpengan teguh pada suatukode etik profesi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 4 Tahun2018 tentang Kode Etik BPK. Namun, sangat disayangkan masih banyak terjadikasus pelanggaran kode etik yang masih dilakukan oleh auditor BPK, baik itupelanggaran terhadap penerapan etika, presepsi profesi maupun sikap skeptismeauditor tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisisImplementasi Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik dari persepsipemeriksa internal BPK terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawabkeuangan negara. Serta menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinyapelanggaran kode etik oleh Pemeriksa BPK pada saat melaksanakan pemeriksaanpengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Jenis penelitian dalampenelitian ini adalah penelitian Sosio Legal, dengan menggunakan pendekatanyuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwasannyapenerapan Pasal 7 Perbup Nomor 13 Tahun 2018 telah berjalan efektif di 5 (lima)desa wisata yang penulis lakukan penelitian. Meskipun masih terdapat beberapadesa yang masih belum melaksanakan ketentuan Pasal 7 tersebut sepenuhnya.Kesimpulan selanjutnya, Faktor-faktor yang mepengaruhi Efektivitas Hukum Pasal7 Perbup Nomor 13 Tahun 2018 dipengaruhi oleh beberapa factor, yakni: Faktor Hukumnya sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, FaktorMasyarakat, dan Faktor Kebudayaan.Kata Kunci: Badan Pemeriksa Keuangan, Kode Etik, Keuangan Negara.   ABSTRACTThe code of conduct and professionalism of auditors working for State Audit Agency (BPK) needs to receive attention. It is a must for an auditor to have his/herprofessionalism and credibility. Thus, to perform their task, auditors in BPK areexpected to work professionally. The code of conduct based on which the auditorshave to act is regulated in the Regulation of BPK Number 4 of 2018 concerningCode of Conduct of State Audit Agency. However, violation of code of conduct isoften found among the auditors of BPK regarding implementation of ethics,professionalism, and scepticism of the auditors. This research is aimed to analysethe implementation of Regulation of BPK Number 4 of 2018 concerning code ofconduct from the perspective of Internal Audit of BPK regarding the Audit of StateFinancial Management and Responsibilities. This research is also intended toanalyse contributing factors to the violation of code of conduct by BPK during theprocess of audit of the state finance. This research employed socio-legal methodand socio-juridical approach. It reveals that Article 7 of Regent Regulation Number13 of 2018 has been effectively implemented in five villages where research wasconducted, and several villages were found to have not implemented the provisionof Article 7. Moreover, there are several factors affecting the effectiveness of Article7 of Regent Regulation Number 13 of 2018 including law, law enforcers, facilities,members of public, and culture.Keywords: State Audit Agency, code of conduct, state finance