PERBANDINGAN PENGATURAN SYARAT PATENTABILITAS ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DAN EUROPE PATENT CONVENTION DARI SEGI NON- OBVIOUSNESS

Emirza Rakasakti Soesanto

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020

Emirza Rakasakti Soesanto, Afifah Kusumadara, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : [e-mail]   Non-Obviousness adalah prinsip yang diterapkan dalam menentukan patentabilitas pada suatu paten. Namun perihal persyaratan Non-Obviousness sebagai bagian dari syarat patentabilitas mengalami beberapa masalah. Seperti penentuan Non-Obviousness yang berbeda menjadikannya sulit untuk dilindungi karena pada Pasal 5 ayat (2) UU Paten bahwa Hak Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan tidak terduga oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Metode penelitian yang dipakai penulis adalah metode yuridis normatif dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan Perundang-Undangan (statute-approach), (2) Pendekatan perbandingan (comparative approach), dan (3) Pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Non-Obviousness telah diatur UU Paten, walaupun upaya perlindungan tersebut belum maksimal dikarenakan prinsip kebaruan yang diterapkan berbeda sehingga terjadi ketimpangan penerapan non-obviousness untuk menentukan kelayakan pemberian hak paten di tiap negara. Untuk mengakomodir kondisi tersebut dapat dilihat melalui perbandingan hukum terkait non-obviousness di beberapa negara yang menekankan non-obviousness pada fungsinya sebagai pendukung aspek patentabilitas. Kata Kunci: Perbedaan, Paten, Non-Obviousness   Abstract Non-obviousness is a principle implemented to set patentability in a patent. However, this principle does not come without an issue. Non-obviousness faces likelihood where it might not be protected since Article 5 paragraph (2) of Law concerning Patent implies that patent rights are given for brand new invention not predicted by an expert of a certain field. This research refers to normative juridical method with statutory, comparative, and case approaches. This research comes up with a conclusion asserting that: first, non-obviousness is governed in Law concerning Patent despite the fact that this protection has not been optimally provided due to different principles of newness implemented across countries as the basis to patent a product. That is, non-obviousness is not uniformly implemented. To accommodate this condition, comparison of related laws regarding non-obviousness in several countries that refer to non-obviousness as its function to support the aspect of patentability is required. Keywords:  difference, patent, non-obviousness