IMPLEMENTASI PASAL 296 AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI ASET DAERAH DI KOTA MALANG (Studi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)

Putra Muhammad Abdul Rohman

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, April 2021

Putra Muhammad Abdul Rohman, Agus Yulianto, S.H.,M.H., Haru Permadi,S.H.,M.H.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail : [e-mail] Artikel ini menganalisis mengenai permasalahan sertifikasi terhadap asettanah yang dikuasai Pemerintah Kota Malang sebagai bagian dari pengelolaanbarang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah KotaMalang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitianini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan teknis analisisdata deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yaitu pada Badan Keuangan dan AsetDaerah (BKAD) kota Malang, berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 78Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta TataKerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.  Dari hasil penelitian menunjukan bahwamasih banyak aset tanah yang dikuasai Pemerintah kota Malang belum memilikisertifikat. Kendala yang dialami Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kotaMalang yaitu banyaknya jumlah aset tanah Pemerintah Kota Malang, sumber dayaterbatas, kendala inventarisasi, adanya konflik di masyarakat, hingga penerbitansertifikat oleh kantor Pertanahan Kota Malang. Beberapa upaya yang dilakukanyaitu, dengan menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, koordinasi dengan instansiterkait dan membentuk Tim untuk Percepatan Sertifikasi, membentuk TimInventarisasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah, dan mengembangkan SistemInformasi Aplikasi Manajemen Aset Daerah. Melengkapi bukti kepemilikan sertifikatterhadap aset tanah bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).Kata Kunci : Implementasi, Pengamanan Barang Milik Daerah , Sertifikasi TanahABSTRACTThis article analyze the problem of certification of land assets controlled by the Government of Malang City, such as a part of Management of Local GovernmentownedAssets,basedonRegulationoftheMinisterofHomeAffairsNumber19of2016concerningGuidelinesManagementofLocalGovernment-ownedAssetsandMalang Government Regulation Number 1 of 2020 concerning Management of LocalGovernment-owned Assets. This research uses empirical juridical research and usingqualitative descriptive data analysis techniques. Research sites on Finance andAssets Institution of Malang City because that institution has the task of carrying outfunctions Management of Local Government-owned Assets based on Malang MayorRegulation Number 78 of 2019 concerning Position, Organizational Structure, Dutiesand Functions and Work Procedures Finance and Assets Institution of Malang City. According on research results, that there are still land assets controlled by theMalang city government that do not have certificates. The constraints experiencedis there are many land assets, limited human resources, inventory constraints,community conflict, and the process of making land certificates by The National LandAgency. The efforts that already done is created Malang Government RegulationNumber 1 of 2020 concerning Management of Local Government-owned Assets,coordination with related institutions, created team to accelerate the certificationand team for the inventory of land asset ownership, and developing regional assetmanagement application information systems. Completing proof of ownershipcertificate for land assets aims to prevent disputes and increase potential OriginalLocal Government Revenue.Keyword : Implementation, Secure Local Government-owned Assets, land certification.