IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERTAMANAN TERHADAP IZIN PENEBANGAN POHON OLEH MASYARAKAT DI KOTA KEDIRI (Studi di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri)

Zulfikar Dwi Kurniawan

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021

Zulfikar Dwi Kurniawan, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [e-mail] ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertamanan Terhadap Izin Penebangan Pohon Oleh Masyarakat Di Kota Kediri. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh warga Kota Kediri karena melakukan penebangan pohon secara ilegal. Dalam hal ini warga Kota Kediri melanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertamanan. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi peraturan mengenai penebangan pohon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertamanan di Kota Kediri? (2) Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertamanan di Kota Kediri? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang riil dikaitkan dengan variable-variable sosial lain. Pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan untuk memperoleh fakta-fakta dan jawaban atas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertamanan di Kota Kediri. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertamanan di Kota Kediri di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan telah dilaksanakan sejak pelaksanaan peraturan tersebut diberlakukan, namun belum dilaksanakan secara optimal karena masih ada kendala dalam pelaksanaannya, pada pelaksanaannya terdapat beberapa faktor penghambat terjadinya disiplin yaitu faktor kesadaran pegawai negeri sipil, sarana, dan lingkungan kerja yang terbesar yakni dari kekurang tahuannya masyarakat mengenai informasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertamanan. Dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu Pemerintah melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat Kota Kediri. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Penebangan Pohon Secara Liar ABSTRACT This research topic departs from illegal logging committed by some people in Kediri, violating Local Regulation Number 5 of 2010 concerning Landscaping. With the above issue, this research aims to delve into the following problems: (1) how is the regulation governing tree logging implemented according to Local Regulation Number 5 of 2010 concerning Landscaping in Kediri? (2) what are the contributing and impeding factors of the implementation of this regulation? with empirical juridical method and socio-juridical approach, this research learns that law is taken as real social structure connected to other social variables. The socio-juridical method was employed to obtain facts and to give answer to the implementation of the regulation mentioned. This research reveals that this regulation has been implemented by the Environment, Sanitary, and Landscape Agency since the issuance of the regulation, but not optimally due to impeding factors such as lack of civil servants’ awareness, lack of supporting infrastructure, and lack of people’s awareness of the local regulation. The local government has taken some measures involving the introduction of the law concerned to the people of Kediri. Keywords: implementation, local regulation, illegal logging