BATASAN KEWENANGAN TERKAIT PENGAWASAN OLEH BPSK DAN DIREKTORAT PKTN ATAS PELANGGARAN KLAUSULA BAKU

Rafliyansyah .

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020

RafliyansyahFakultas Hukum Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang 65141e-mail: [e-mail] baku dalam undang undang no 8 tahun 1999 pasal 1 angka 10 yaitu adalah setiap aturanatau ketentuan dan syarat syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secarasepihak oleh pelaku usaha yang ditugaskan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yangmengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, konsumen. Karna klausula baku ini dibuat oleh satupihak saja, oleh karna itulah terdapat pengaturan mengenai klausla baku, peraturan mengenaiklausula baku ini tertuang didalam beberapa peraturan, salah satunya adalah didalam undangundang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Klausula baku biasanya ditemukandalam perjanjian yang dibuat oleh sepihak saja, dan dalam Bahasa umum sering disebut sebagai“Disclamer” hal ini biasanya untuk bertujuan untuk memberikan jaminan atau melindungi pihaktertentu yang memberikan layanan jasa dan atau barang pada usahanya yaitu seperti perjanjiankredit, perjanjian leasing, dan dalam tiket parkir. Dengan adanya pengaturan mengenai klausulabaku dalam peraturan maka diperlukan adanya pengawasan, pengawasan yang dilakukan olehLembaga dalam hal ini terdapat dua Lembaga yang melakukan pengawasan yaitu BPSK danPKTN. Terdapat kekaburan hukum dalam hal ini karna terdapat dua Lembaga yang memilikikewenangan yang sama dalam melakukan pengawasanKata Kunci: Perjanjian, klausula, BPSK, Perlindungan Konsumen, PKTN, Pengawasan ABSTRACT Standard clauses in Law Number 8 of 1999 Article 1 Point 10 involve every rule or provision andrequirements set forth earlier unilaterally by business actors assigned in a document and/or anagreement that is compulsory for consumers. Since the standard clauses are made unilaterally,there should be regulations governing these clauses, as provided in several regulatoryprovisions as in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Standard clauses areusually found in agreements made unilaterally, or they are often called ‘disclaimer’, which areusually intended to give protection for certain parties who provide services or goods like in creditand leasing contracts, or parking tickets. The existence of standard clauses requires supervisiongiven by BPSK and PKTN. However, there is some uncertainty of law due to two bodies sharingthe same authority to control.Keywords: agreement, clause, BPSK, consumer protection, PKTN, supervision