TINDAKAN PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE) DALAM INDIAN PENAL CODE BERDASARKAN THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) (Studi Kasus Putusan Pengadilan India Dalam Kasus Nimeshbhai Bharatbhai Desai V.

Salsabila Auriel Atallah

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021

Salsabila Auriel Atallah, Agis Ardhiansyah, Anak Agung Ayu Nanda SaraswatiFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No 169 Malang e-mail: [e-mail]  ABSTRAK Penulis karya tulis ini membahas tentang Tindakan perkosaan dalam perkawinan atau Marital rape dalam Indian Penal Code berdasarkan The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) (Studi kasus putusan pengadilan India dalam Kasus Nimeshbhai Bharatbhai Desai V. State Of Gujarat). Pilihan tema tersebut dilatar belakangi karena maraknya tindakan pemerkosaan yang dilakukan sebagian besar masyarakat India dalam lingkup perkawinan. Terutama pemaksaan tindakan pemerkosaan yang dilakukan suami terhadap sang istri. Tindakan tersebut tidak dikriminalisasikan di India karena terdapat pengecualian no 2 dalam pasal 357 Indian Penal Code yang mengatakan bahwa, bukan termasuk tindakan pemerkosaan apabila istri berumur lebih dari 18 tahun. Dengan adanya pengecualian tersebut, masih maraknya tindakan Marital rape di India. Tidak ada penegakan hukum dan sanksi yang dikenakan terhadap praktik Marital rape sesuai amanat hukum Internasional dikarenakan tidak ada instrument hukum nasional yang secara spesifik mengatur mengenai perkosaan dalam perkawinan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada dalam Keikutsertaan India sebagai negara peserta The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) harus memenuhi kewajiban yang tertuang dalam The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) dan Pemerintah India wajib untuk mengkriminalisasikan tindakan Perkosaan dalam perkawinan atau Marital rape sebagai wujud tindakan preventif, represif dan korektif sebagai negara peserta CEDAW.Kata Kunci: Tindakan Pemerkosaan dalam Perkawinan, Status Hukum, Pertanggungjawaban Negara ABSTRACT This research departed from the growing incidence of marital rape among the Indian population. This rape involves coercion committed by husbands against their wives. Surprisingly, this action is not criminalized in India due to an exemption stipulated in Number 2 of Article 357 of Indian Penal Code implying that it is not deemed to be rape unless the wives are younger than 18. This loophole also means the absence of the instrument of national law that specifically governs rape in marriage. With a normative juridical method, this research reveals that as a member state of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), India must fulfil the responsibility as set forth in the convention, and the Indian government must criminalize marital rape as preventive, repressive, and corrective measures. Keywords: marital rape, legal standing, state’s liability