RATIO LEGIS PEMBENTUKAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020

Endang Marifatul Meijuroh

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021

Endang Marifatul Meijuroh, Lutfi Effendi, Dewi Cahyandari Faculty of Law Universitas Brawijaya e-mail: [e-mail]   ABSTRAK UU No 2 Tahun 2020 mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk keadaan pandemi COVID-19. Permasalahan yang dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian antara kandungan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 2 Tahun 2020 dengan wujud dari aturannya yaitu UU itu sendiri. Sehingga kandungan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) ini akibat hukumnya yaitu mengatur tentang hak imunitas bagi pejabat pemerintah tertentu dibidang fiskal dan moneter sehingga perlindungan hukum yang diberikan kepada pejabat pemerintah tertentu dapat meniadakan perlindungan hukum bagi masyarakat. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Apa Ratio Legis Ratio Legis Pembentukan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020? Dan apa akibat hukum dari Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020? Metode Penelitian yang digunakan berupa Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban bahwa Ratio legis dari Pasal 27 ayat (3) UU No 2 Tahun 2020 adalah Banyaknya kewenangan yang diemban oleh pejabat pemerintah tertentu untuk menghadapi keadaan mendesak yaitu pandemi COVID-19 yang membuat lahirnya hak imunitas dalam pasal ini. Namun setelah ditetapkannya menjadi UU rumusan dalam Pasal 27 ayat (3) ini tidak dilakukan pengkajian ulang dan menjadi tidak sesuai dengan karakteristik undang-undang sehingga impilkasi  hukum dari Pasal 27 ayat (3) ini tidak sesuai dengan keadilan, mengesampingkan kewenangan absolut PTUN dan berpotensi untuk penyalahgunaan wewenang. Oleh karenanya Pasal 27 ayat (3) ini tidak memberikan perlindungaan hukum kepada masyarakat. Kata Kunci: Keadilan, Peradilan Tata Usaha Negara, Penyalahgunaan Wewenang ABSTRACT Law Number 2 of 2020 governs the policy of the finance and the stability of the financial system of the State during COVID-19. The issue discussed in this study is related to the irrelevance between the content of the provision of Article 27 paragraph (3) of Law Number 2 of 2020 and the embodiment of the law. Specifically, the provision of Article 27 paragraph (3) has the legal consequence of governing immunity rights embedded in certain government officials working with fiscal and monetary-related matters. In other words, the legal protection given to the officials could withdraw the legal protection of the members of public. Departing from this issue, this research investigates what is the ratio legis of the formulation of Article 27 Paragraph (3) of Law Number 2 of 2020? And what is the legal consequence of Article 27 Paragraph (3) of Law Number 2 of 2020?  This research was conducted based on a normative legal method and statutory approach. The research reveals that the ratio legis of the aforementioned article is related to the excessive authority that the government officials must adhere to especially when emergency matters like COVID-19 come up, and this situation has triggered the existence of immunity right as in the Article. However, following its implementation as a law, Article 27 paragraph (3) was not reviewed, and this has left this article irrelevant to the characteristics of the law. Therefore, the implication of this Article contravenes the justice principle and rules out the absolute authority of the State Administrative Court. This situation could certainly extend further to the abuse of power. In a nutshell, Article 27 paragraph (3) fails to protect the people. Keywords: Justice, State Administrative Court, Abuse of Power