Penerapan E-Court Pada Administrasi Perkara Perdata Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Berbiaya Ringan Di Pengadilan Negeri Batam (Studi di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA)

Citra Puspawardhani

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021

Citra Puspawardhani, Luthfi Effendi, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: [e-mail]  ABSTRAK E-Court merupakan bentuk dari pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan dalam rangka penyelenggaraan negara dibidang yudikatif, untuk mewujudkan pelayanan publik dalam lingkup peradilan khususnya administrasi peradilan, dalam prakteknya Pengadilan Negeri Batam dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan di bidang pelayanan publik perlu diteliti apakah dalam pelaksanaan e-court pada administrasi perkara perdata sudah efektif ataupun maksimal, berdasarkan data statistik tahun 2019, perkara perdata yang masuk ada 2165, namun hanya 570 perkara yang menggunakan e-court, hal ini disebabkan karna faktor kurangnya SDM yang mana dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap jalannya pelayanan publik di lingkungan peradilan. Oleh karenanya perlu diteliti lebih dalam faktor apa yang menyebabkan kurang maksimalnya penerapan pelayanan E-Court di Pengadilan Negeri Batam. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana penerapan E-Court pada administrasi perkara perdata dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan di Pengadilan Negeri Batam, dan (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat serta upaya dalam mengatasi hambatan dalam penerapan E-Court dalam perspektif Hukum Administrasi Negara? Menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Kata kunci: E-Court, administrasi perkara, pelayanan publik ABSTRACTAn e-court represents the principle of fast, simple, and affordable proceedings in the judicative administration aiming to provide public services of the court. The District Court of Batam, in terms of running the court administration and its function to give administrative services, requires observation especially regarding the implementation of an e-court that deals with civil matters to measure its effectiveness. The statistical data reported there were 2165 civil cases received in 2019. Of this figure, only 570 cases were processed through an e-court due to the lack of human resources. This issue certainly affects the public services within the scope of court administration. Thus, departing from this issue, this research investigates: (1) how is the e-court implemented in the court administration that deals with civil cases in terms of the principles of fast, simple, and affordable proceedings at the District Court of Batam? And (2) what factors underpin and impede the implementation of an e-court from the perspective of State Administrative Law and what solution can be given to respond to this issue? This research employed a socio-juridical method to study the primary and secondary data that were further analysed based on a qualitative-descriptive technique. Keywords: e-court, case administration, public services