<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis pertanggungjawaban negara Australia terhadap pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak Montara. 2) Menganalisis mengenai penyelesaian sengketa tumpahan minyak montara antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum dari penelitian ini menggunakan data sekunder yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) bentuk pertanggungjawaban negara Australia menggunakan prinsip tanggungjawab mutlak atau absolute, namun dilihat dari kenyataannya pertanggungjawaban yang dilakukan belum sesuai dengan UNCLOS III 1982 dikarenakan negara Australia merupakan tempat pengeboran tersebut dilaksanakan dan memberikan izin kepada perusahaan Thailand diwilayah ZEE negaranya. 2) Penyelesaian sengketa yang dilakukan antara Indonesia dan Australia dalam kasus pencemaran laut Timor akibat tumpahan minyak montara tersebut adalah Tahap negosiasi merupakan tahap awal yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Australia dimana negara Indonesia mengajukan klaim terhadap Australia dan menuntut ganti rugi terhadap dampak yang ditimbulkan dari tumpahan minyak tersebut, namun Australia menolak proses negosiasi tersebut dengan menolak klaim yang diajukan negara Indonesia, sehingga proses negosiasi tersebut tidak mendapatkan hasil.]]>
Copyrights © 2019
