Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan di Kota Tangerang dalam Memperoleh Akta Kelahiran

Hasnah Aziz Putri Hafidati dan Imam Rahmaddani (Universitas Islam Syekh Yusuf Kota Tangerang)

Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam
Vol 21 No 2 (2020): Juli-Desember

Penelitian ini tentang Perlindungan hukum bagi anak Panti Asuhan di Kota Tangerang dalam memperoleh akta kelahiran. Pencatatan kelahiran adalah hak setiap warga negara yang paling dasar yang seharusnya diberikan Negara karena eksistensi legal seseorangnsebenarnya baru diakui setelah kelahirannya dicatatkan tapi kenyataannya masih ada anak-anak yang belum mempunyai akta kelahiran.Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak Panti Asuhan, kendala dalam pembuatan akta kelahiran dan cara mengatasi kendala- kendala tersebut dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian diskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam memperoleh akta kelahiran. Tahapan penelitian dilakukan dengan dua tahap yaitu: Penelitian kepustakaan (library research) dan Penelitian lapangan (field research). Penriakan kesimpulan hasil penelitian dilakukan melalui metode yuridis normatif kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, Peraturan perundang-undangan yang ada tentang akta kelahiran banyak yang belum diketahui oleh pengurus panti sehingga mereka tidak tahu cara pengurusan pembuatan akta kelahiran dan belum ada Program percepatan kepemilikan akta kelahiran seperti jemput bola (jebol) yang khusus untuk anak Panti Asuhan. kedua, adanya Kendala dalam membuat akta kelahiran pada anak panti yang tinggal di panti asuhan di Kota Tangerang yang tak diketahui keberadaan orang tuanya dan tidak adanya syarat untuk pembuatan Akta Kelahiran seperti KK, KTP, Surat Keterangan Lahir dan buku nikah. ketiga cara mengatasi kendala ini seperti KK dengan memasukkan/ menambahkan pada anngota keluarga dalam KK pengurus/penanggung jawab panti, KTP memakai KTP Penanggung Jawab Panti, dan yang tidak punya surat keterangan lahir dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) atas kebenaran data, dan begitu juga dengan anak temuan terkendala dalam mengurus akta kelahiran karena tidak mempunyai BAP dari kepolisian karena sebahagian Polisi tidak mau mengeluarkan BAP solusinya dengan melaporkan ke Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk persyaratan lain mempergunakan SPTJM dari pengurus Panti Asuhan.