<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi dari penerapan peraturan baru yang mengharuskan pemerintah daerah menggunakan aplikasi penyusun dokumen perencanaan menggunakan aplikasi SIPD dan perubahan nomenklatur program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah. Berfokus pada efektivitas penggunaan aplikasi, hambatan yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan terhadap kualitas dokumen RKPD yang dihasilkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIPD masih kurang efektif di tahun pertama penerapannya. Yang menjadi hambatan dari efektivitas penggunaan adalah kurangnya pemahaman terhadap aplikasi dan perubahan nomenklatur program kegiatan yang membingungkan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan dokumen RKPD. Dari permasalahan yang dihadapi Adapun upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yaitu dengan cara sosialisasi terhadap penggunaan aplikasi dan perubahan nomenklatur yang baru, serta pendampingan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah oleh Bappeda Kabupaten Nganjuk sebagai dasar penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk.]]>
Copyrights © 2021
