IMPLIKASI KEBERADAAN FRAKSI PARTAI POLITIK DALAM KELEMBAGAAN DPR

Dwi Putri Cahyawati (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta)
Zainal Arifin Hoesein (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta)
Eka Widadi (Mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Al-Qisth Law Review
Vol 5, No 1 (2021): AL-QISTH LAW REVIEW

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu lembaga parlemen di Indonesia, merupakan lembaga perwakilan rakyat. Hal ini setidaknya tercermin dalam Pasal 20 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, sudah seharusnya setiap anggota DPR menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Pelaksanaan fungsi ini terdegradasi setelah dalam UU No. 2 Tahun 2018 dan UU No. 2 Tahun 2011 dikenal adanya fraksi partai politik dalam kelembagaan DPR. Walaupun keberadaan fraksi ini dimaksudkan untuk pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum, namun di sisi lain fraksi juga memiliki kewenangan seperti melakukan pergantian antar waktu (PAW) anggotanya yang duduk sebagai anggota DPR, sehingga hal ini dapat menggangu pelaksanaan fungsi DPR sebagai perwakilan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa keberadaan fraksi dalam kelembagaan DPR merupakan kepanjangan partai politik dan hal ini membawa implikasi lain berupa terganggunnya pelaksanaan fungsi perwakilan rakyat oleh setiap anggota DPR menjadi perwakilan partai.Kata Kunci: Fraksi, Partai Politik, dan DPR.