KEBUTUHAN ATURAN PELAKSANAAN TERHADAP IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KEHUTANAN ACEH

M. Ilham Al-Qadri (Fakultas Hukum)
Kurniawan Kurniawan (Fakultas Hukum)

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Vol 4, No 1: Februari 2020

Abstrak - Kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan dimuarai oleh amanat yang tertuang pada  Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik!Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan hutan. Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam khususnya bidang kehutanan di Aceh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maka dibentuklah Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh. Namun sampai saat ini Qanun tersebut masih belum berjalan secara optimal dikarenakan belum ada aturan pelaksanaan yang dapat menyelesaikan permasalahan di lapangan, sehingga banyak terjadi masalah yang membuat hutan aceh semakin rusak.Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah Aceh, Aturan Pelaksanaan, Kehutanan Aceh