<![CDATA[Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan suatu hal yang masih baru dalam perkembangan sistem hukum pidana di Negara kita. Hal ini tentunya akan berdampak juga dengan budaya kerja hukum kita, ketika korporasi dinyatakan sebagai subjek hukum pidana. Permasalahan yang di teliti dalam jurnal ini adalah bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi ditinjau dari sejarah dan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dan bentuk pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi. Demi memperoleh jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Berdasarkan sejarah ada tiga bentuk pertanggungjawaban korporasi dan ada kurang lebih empat doktrin terkait pertanggungjawaban pidana korporasi 2. Berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi maka dimungkinkan pengurus dan korporasi dapat di bebankan pertanggungjawaban pidana kemudian pada saat ini munculnya Perma dan Perja terkait tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi telah melengkapi kekurangan hukum yang ada.Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Sumber Daya Alam, Tindak Pidana Korupsi]]>
Copyrights © 2021
