<![CDATA[Kebijakan otonomi daerah membawa konsekuensi adanya suatu political will untuk melakukan penyebaran kekuasaan (dispersed of power) yang merupakan tuntutan global, dimana peranan public semakin dominan dalam proses pengambilan keputusan. Konsep otonomi daerah memang masih mengundang banyak perbincangan mendasar terutama yang menyangkut perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pola pembagian keuangan antara daerah yang menyangkut sector-sektor ekonomi vital dan menghasilkan banyak pemasukan juga masih menjadi perdebatan. Tulisan ini mengkaji tentang aspek ekonomi dalam implementasi otonomi daerah. Dampak ekonomi terhadap kebijakan otonomi daerah bagi kesejahteraan masyarakat dapat dianalisis melalui penentuan kondisi Pareto optimum bagi konsumen dan produsen, yang sebelumnya harus diketahui pula konsep tingkat pertukaran marginal (MRS-Marginal Rate Substitution). MRS adalah suatu angka yang menunjukkan kesediaan seorang konsumen untuk menukarkan satu unit terakhir dari suatu barang untuk mendapatkan beberapa unit barang lainnya.]]>
Copyrights © 2001
