<![CDATA[This study aims to determine the legal protection for victims of online gender-based violence in Indonesia and the legal construction of protection for victims of online gender-based violence according to human rights law. This is a normative legal research that uses statutory, case, and conceptual approaches. The results of this study are first, Indonesia does not have legislation that specifically regulates legal protection for victims of Online Gender Based Violence (KBGO) so that the handling of cases KBGO-related is still based on Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law) and Law Number 44 of 2008 on Pornography (Pornography Law). However, the two laws have not comprehensively regulated the protection of KBGO victims. Second, the legal construction of protection for KBGO victims has generally been regulated in the Bill of Elimination of Sexual Violence (PKS Bill). However, to fulfill the protection of KBGO victims, the PKS Bill needs to be revised by regulating provisions regarding the expansion of the definition of 'indirectly', recovery of victim digital data, the process of establishing cooperation between UPT and the National Cyber and Crypto Agency (BSSN), online reporting, mechanisms for handling and social protection of victims, special procedures related to the procedural law, and improving the legal structure (law enforcement officers).Key Words: Human rights; legal protection; online gender-based violenceAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender online di Indonesia dan konstruksi hukum perlindungan korban kekerasan berbasis gender online menurut hukum hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, bahwa Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sehingga penanganan kasus terkait KBGO masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Akan tetapi, kedua undang-undang tersebut belum mengatur perlindungan korban KBGO secara komprehensif. Kedua, konstruksi hukum perlindungan korban KBGO secara umum diatur dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Akan tetapi, untuk memenuhi perlindungan korban KBGO, RUU PKS tersebut perlu direvisi dengan mengatur ketentuan mengenai perluasan definisi ‘secara tidak langsung’, pemulihan data digital korban, proses penjalinan kerjasama antara UPT dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pelaporan online, mekanisme penanganan dan perlindungan korban secara sosial, prosedur khusus terkait hukum acaranya, dan memperbaiki struktur hukum (aparat penegak hukum).Kata Kunci: Hak asasi manusia; kekerasan berbasis gender online; perlindungan hukum]]>
Copyrights © 2021
