<![CDATA[The problems raised in this article are first, to examine the opinion of the judge in the decision Number 1957/Pdt.G/2018/PA.Js. Second and the implications of this decision. This is a normative legal research which is analyzed by using a qualitative descriptive method. The results of this study concluded that the judge used Article 22 of the KHES to examine the cases of the parties in the verdict No. 1957/Pdt.G/2018/PA.Js. The implication of the decision is that the judge declared the murabahah contract of the parties null and void because it was not in line with sharia compliance as stated in the legislation.Key Words: Akad validity; notary deed; sharia complianceAbstrakPermasalahan yang diangkat dalam artikel ini yaitu, pertama, mengkaji pendapat hakim dalam putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.Js. Kedua, implikasi dari adanya putusan tersebut. Adapun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim menggunakan Pasal 22 KHES untuk memeriksa perkara para pihak dalam putusan putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.Js. Implikasi putusan tersebut ialah hakim menyatakan akad murabahah para pihak batal demi hukum karena tidak sejalan dengan kepatuhan syariah sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Keabsahan akad; kepatuhan syariah; akta notaris]]>
Copyrights © 2021
