<![CDATA[Hans Silitonga, Setiawan Wicaksono, Prawatya Ido Nurhayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jl. MT. Haryono 169 Malang e-mail: hanssilitonga1112@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang ruang lingkup kelalaian developer dan menjelaskan mengenai kriteria keadaan yang bukan disebabkan oleh kelalaian developer Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri PUPR No. 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Kemudian, penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, yang kemudian bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi dokumentasi. Bahan hukum yang diperoleh kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis. Berdasarkan metode tersebut, penulis mendapatkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa: 1) kelalaian developer dalam hal pembatalan PPJB dalam Peraturan PPJB hanya menjelaskan terkait aturan pengembalian pembayaran yang diakibatkan keterlambatan jadwal, namun ketentuan aturan lain seperti dapat dikatakannya developer lalai, hak penuntutan oleh pembeli kepada developer, akibat hukum kelalaian developer dan bentuk ganti rugi diperjelas pada peraturan perundang-undangan lain, maupun pada Yurisprudensi, yaitu terdapat pada Bab III KUHPerdata, dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186K/Sip/1959 ; 2) keadaan yang bukan disebabkan oleh kelalaian developer pada pasal 9 ayat (3) Peraturan PPJB yaitu berupa force majeure dan adanya exceptio non adimpleti contractus. Dimana pada force majeure, developer diwajibkan untuk membuktikan, dan apabila dapat dibuktikan maka force majeure dijadikan sebuah alasan pembenar. Sedangkan pada exceptio non adimpleti contractus, developer menyatakan tangkisan bahwasanya pembeli telah melakukan kelalaian terlebih dahulu, dan apabila dapat dibuktikan, maka developer dibebaskan dari pernyataan wanprestasi, melalui putusan hakim.Kata kunci: Ruang Lingkup, Kelalaian Developer, Perjanjian Pendahuluan Jual Beli ABSTRACT This research aims to discuss the negligence of the developer and explain the criterion of the condition not categorized as negligence of the developer as intended in Article 9 paragraph (3) of the Regulation of Minister of Public Works and Public Housing Number 11/PRT/M/2019 concerning Preliminary House Sale and Purchase Agreement. This research was conducted based on normative-juridical methods, statutory approach, and case approach. The data involved primary, secondary, and tertiary materials from library research and documentation. The data were further analyzed using grammatical and systematic interpretation. The research result concludes that 1) the developer, in terms of the cancellation of Sale and Purchase Agreement (henceforth referred to as PPJB) in the PPJB Regulation, explained only the returned money due to delay, while other provisions that cause the developer to be considered negligence such as the right to file a lawsuit against the developer, the legal consequence of the negligence, and the form of redress are explained in another law, either in the Jurisprudence, specifically in Chapter III of Civil Code and the Jurisprudence of Supreme Court Number 186/Sip/1959; 2) the conditions not caused by the negligence of the developer in Article 9 paragraph (3) of the Regulation of PPJB involve force majeure and exceptio non adimpleti contractus. In the force majeure, the developer was required to provide proof to help set the force majeure as the supporting ground. On the other hand, in terms of the exceptio non adimpleti contractus, the developer denied that the developer did the negligence, but the buyer. If his/her denial could be supported with evidence, the developer is free from any charge of breach of contract under the judge’s decision. Keywords: scope, negligence of the developer, preliminary house sale and purchase agreement]]>
Copyrights © 2021
