PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN (RECOGNITION AND ENFORCEMENT) EKSEKUSI HARTA PAILIT DALAM PUTUSAN KEPAILITAN TRANSNASIONAL PENGADILAN NIAGA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Zahra Sartika

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana ilmu Hukum, September 2021

Zahra Sartika, Yuliati, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl MT Haryono 169 Malang e-mail: [e-mail]  ABSTRAK Era Globalisasi memudahkan bagi seorang pelaku usaha untuk bertransaksi dengan berbagai pelaku usaha lainnya yang berasal dari berbagai negara asing. Hal ini kemudian menjadi sebuah permasalahan ketika Perusahaan Asing tersebut tak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga kemudian dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia. Pada kenyataannya, eksekusi atas harta milik Debitor pailit yang berada di luar wilayah Indonesia akan menjadi rumit karena melibatkan Pengakuan dan Pelaksanaan dari Putusan Pengadilan negara asing di wilayah kedaulatan suatu negara, bukan hanya karena negara yang bersangkutan tidak mau mengakui kekuasaan eksekutif dan absolut lain selain dirinya, namun juga karena terdapat perbedaan hukum antara Indonesia dan negara yang bersangkutan. Skripsi ini akan menggunakan metode Yuridis-Normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Kata Kunci: Kepailitan Lintas Batas, Pengakuan dan Pelaksanaan, Yurisdiksi ABSTRACT Globalization is making it easier for a businessman to do a transaction with other businessmen from all over the world. This would later become a problem when the Foreign Company couldn’t fulfil their obligation to their investors, eventually leading for the said Foreign Company to be announced as insolvent by the Indonesian Court of Commerce. However, the execution of Debtor’s assets outside of Indonesia is complicated because it involves the Recognition and Enforcement of another country’s jurisprudence in another country’s sovereignty, not only because a country wouldn’t want to admit other absolute and exclusive authority other than their own, but also due to the legal gap that could possibly exist between Indonesia and another countries. This thesis will be written in the Juridical-Normative method, while using the statute approach and case approach method. Keywords: Cross Border Insolvency, Recognition and Enforcement, Jurisdiction