<![CDATA[Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, ditemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan dana kelurahan, diantaranya; 1) adanya perjanjian batas waktu pengerjaan tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Seperti dalam hal pengerjaan vaving untuk saluran air, di mana dalam perjanjian dengan pemborong selesai 1 bulan, namun kenyataannya dalam waktu satu bulan belum juga selesai. 2) Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan RAB; dan 3) pembekakan anggaran karena batas pengerjaan molor. Tujuan penelitian ini untuk untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana kelurahan dalam mewujudkan Good Governance di Kelurahan Kepatihan, Kabupaten Ponorogo. Teori yang digunakan dari LAN dan BPKP (2000), meliputi: partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi consensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan alokasi dana kelurahan dapat mewujudkan good governance pada pemerintahan kelurahan Kepatihan, hal ini dikarenakan pemerintahan kelurahan Kepatihan dapat memenuhi sembilan prinsip good governance, yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi consensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.]]>
Copyrights © 2021
