<![CDATA[Untuk menekan angka pengangguran, Pemerintah mengeluarkankebijakan yang disebut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pekerja perempuan dengan PKWT telah menjadi hal yang umum di Indonesia. Pergeseran zaman membuat perempuan dapat bekerja seperti halnya laki-laki, hanya saja perempuan mengalami fungsi reproduksi sehingga mengharuskan Pemerintah memberikan hak khusus terkait fungsi reproduksi tersebut salah satunya adalah pemenuhan upah secara penuh bagi pekerja perempuan pada saat cuti melahirkan. Saat ini di Kabupaten Gresik, angka pekerja perempuan dengan PKWT tercatat cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam mengawasi pemenuhan upah pekerja perempuan dengan PKWT pada saat cuti melahirkan serta kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur selama mengawasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan prosedur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan terhadap pemenuhan upah pekerja perempuan dengan PKWT pada saat cuti melahirkan dilakukan dengan empat cara. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam mengawasi pemenuhan upah pekerja perempuan dengan PKWT selama cuti melahirkan juga mengalami beberapa kendala yaitu munculnya kebijakan baru UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang pengawasan ketenagakerjaan beralih menjadi kewenangan tingkat Provinsi, selain itu ancaman internal dari perusahaan kepada pekerja juga menjadi suatu kendala karena pekerja menjadi takut untuk melapor apabila terjadi suatu penyimpangan]]>
Copyrights © 2018
