Reformasi pemerintahan di Indonesia membawa tuntutan bagi lembaga pemerintah untuk bersikap lebih transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Humas pemerintahan memiliki peran yang besar sebagai fasilitator hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Terlebih pada pemerintah daerah, di mana setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga publik yang dihadapi pun berbeda. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan peran humas dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan pemerintahan yang demokratis. Dengan menghadirkan perwakilan dari 34 OPD (Organisasi Perangkat Daerah), maka diharapkan dapat mengoptimalkan peran humas, tidak hanya sebagai teknisi, tetapi juga sebagai perancang dan pengelola kegiatan komunikasi. Pelatihan lanjutan dibutuhkan untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan.
Copyrights © 2021