<![CDATA[Ditengah-tengah pandemi covid-19, pemerintah Provinsi Lampung tetap melakukan kegiatan dalam upaya penyerapan anggaran yang sudah dianggarkan dalam tahun anggarannya, salah satunya adalah kegiatan jasa konstruksi. Kegiatan jasa konstruksi merupakan kegiatan yang pada umumnya menyerap anggaran paling besar, sehingga tidak sedikit kepala daerah yang terjebak oleh kasus suap fee proyek akibat dari kegiatan jasa konstruksi. Selain kasus suap fee proyek, terdapat juga hasil dari kegiatan jasa konstruksi yang tidak memuaskan sehingga mengecewakan masyarakat sebagai pengguna produk jasa konstruksi. Hal tersebut hampir dialami oleh semua kabupaten termasuk Lampung Selatan. Dengan luas wilayah yang mencapai 2.110 Km2 , 17 Kecamatan, 256 Desa dan 4 kelurahan Lampung Selatan merupakan kabupaten yang mengalami apa yang diresahkan oleh masyarakat dan pelaku jasa konstruksi, ditambah lagi Jalan Tol Trans Sumatra yang melintasi sepanjang Lampung Selatan dan rencana pemerintah pusat akan adanya Kawasan Bakauheni Harbour City, menjadikan Lampung Selatan sebagai kabupaten potensial dalam implementasi jasa konstruksi dikemudian hari. Untuk itu diperlukanlah upaya dalam peningkatan kualitas dan kuantitas dalam dunia jasa konstruksi dengan pembinaan secara berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan performance prism diharapkan dapat merangkul dan mencari solusi terhadap para stakeholder yang terlibat.]]>
Copyrights © 2021
