<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengevaluasi Implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dalam meningkatkan good governance di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, menganalisa hambatan-hambatan dalam implementasi tersebut, dan menganalisa upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudkan implementasi kebijakan pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik pada DPMPTSP di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan dari DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, dan pelaku usaha. Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sudah berjalan cukup baik sesuai PP No. 24 Tahun 2018 namun masih ada yang harus di optimalkan karena masih adanya hambatan-hambatan yang ditemui seperti masih kurangnya koordinasi dan sosialisasi antara pihak dinas dan pelaku usaha, jarangan internet yang kurang memadai di pedalaman, belum semua memiliki komputer atau HP yang berbasis android untuk dapat mengakses OSS, belum terintegrasinya kebijakan pusat dan daerah, masih sering terjadi server down, sehingga upaya yang perlu dilakukan salah satunya dengan cara menyediakan fasiltas internet dan komputer untuk para pelaku usaha di kantor dinas perizinan, menuntun para pelaku usaha untuk mendapatkan izin yang diperlukan, melakukan sosialisasi secara online, selalu mengikuti update perkembangan OSS, dan lain sebagainya. ]]>
Copyrights © 2021
