<![CDATA[Pembelajaran sejarah Indonesia telah mengalami perjalanan panjang seiring dengan perubahan kurikulum pendidikan serta perubahan sosial politik dalam konteks lebih luas. Sejak tahun 2004 sampai 2013, telah terjadi perubahan kurikulum sebanyak tiga kali sehingga muncul suatu ungkapan “ganti menteri ganti kurikulum”. Ungkapan ini tidak sepenuhnya keliru karena memang pemerintah cenderung menerapkan “uji coba dan gagal” dalam penyusunan kurikulum. Kondisi ini berimplikasi pada pembelajaran sejarah di tingkat SMA, dimana para guru menghadapi permasalahan terhadap perubahan kurikulum. Penelitian ini mengurai masalah yang dihadapi oleh guru sejarah dalam proses pembelajaran di tingkat lebih praktis, yaitu di kelas dengan mengambil kasus Sekolah Menengah Atas (SMA) di Takalar, Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan metodologi sejarah, menekankan pada proses, penelitian ini akan melihat respon guru terhadap perubahan kurikulum dan sejauhmana peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sejarah dalam mengatasi setiap masalah yang dihadapi oleh guru-guru sejarah di Kabupaten Takalar, Hasil penelitian menunjukkan bahwa para guru sejarah terkendala serius dalam memenuhi unsur administrasi pembelajaran pada kurikulum K13, mereka lebih disibukkan dengan tuntutan administratif sehingga konten pembelajaran sering terabaikan. Secara konseptual guru tidak keberatan dengan situasi perubahan kurikulum yang dapat dijelaskan argumentasinya dengan kapasitas pengetahuan sejarah yang mereka miliki. Tetapi perubahan kurikulum yang ada hanya menekankan target pencapaian administrasi dibandingkan dengan pencapaian tingkat pemahaman siswa terhadap suatu materi pelajaran. MGMP sejarah di Takalar secara aktif membantu para guru sejarah dalam pemenuhan administrasi maupun upaya peningkatan skill mengajar. MGMP telah cukup banyak membantu guru-guru dalam bertukar informasi, pengalaman, bahan ajar, dan lainnya yang berkaitan tugas-tugas pembelajaran.]]>
Copyrights © 2021
