<![CDATA[Masalah pengungsi merupakan salah satu permasalahan pelik yang dihadapi masyarakat internasional. Pengungsi terjadi karena berbagai faktor, terutama adalah terjadinya konflik bersenjata yang memaksa orang-orang untuk meninggalkan negara mereka atau meninggalkan tempat tinggalnya. Sebagai besar pengungsi yang ada saat ini adalah pengungsi dalam negeri. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji aturan hukum internasional mengenai perlindungan terhadap pengungsi – khususnya pengungsi dalam negeri – pada saat terjadinya konflik bersenjata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data skunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Metode analisa adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa Aturan mengenai perlindungan terhadap para pengungsi tersebut, terutama diatur dalam Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan terhadap Penduduk Sipil di Waktu Perang serta Protokol Tambahan I tahun 1977. Namun demikian, hukum humaniter tidak memiliki aturan khusus mengenai pengungsi dalam negeri. Oleh karena itu maka, perlindungan terhadap pengungsi dalam negeri akan lebih banyak berpedoman pada hukum hak asasi manusia yang mengikat negara dimana pengungsi tersebut berada.]]>
Copyrights © 2021
