<![CDATA[Terselenggaranya sistem Regional Traffic Management Centre merupakan transformasi digital yang sejalan dengan amanah Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan juga telah mereduksikan transformasi digital secara substantive di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dirumuskan pada Pasal 245 ayat (1) yang merumuskan untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan angkutan jalan dengan diselenggarakannya sistem informasi dan komunikasi yang terpadu dalam pusat LLAJ yang dikendalikan dan dikelolah oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia. Polri khususnya Direktorat Lalu Lintas telah mengaplikasikan Regional Traffic Management Center ( RTMC ) dalam rangka pelayanan informasi publik bidang lalu lintas dan mengakselerasi Program Reformasi Birokrasi Polri di bidang Lalu Lintas. Adapun permasalahan dalam penelitian yakni: Pertama, pelaksanaan Regional Traffic Management Center oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Kedua, hambatan dalam pelaksanaan Regional Traffic Management Center oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Ketiga, upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Regional Traffic Management Center oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Metode penelitian didasarkan pada jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini cenderung menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya melalui analisis kualitatif maka data yang dianalisis akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memecahkan permasalahan (problem solving) yang telah diidentifikasi pada penelitian tesis ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatan media sosial secara masif menyebabkan kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) ditengah masyarakat dan berpengaruh terhadap pelayanan publik sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini mendorong Indonesia sebagai sebuah negara melakukan transformasi digital yang tentunya harus diikuti dengan regulasi hukum berupa peraturan perundang-undangan dengan mereduksi RTMC sebagai pusat informasi publik terkait lalu lintas dan angkutan jalan termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pentingnya aturan hukum terkait RTMC di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dasarkan pertimbangan sebagai berikut: Pertama, Regional Traffic Management Centre sebagai Pusat Pengendalian Anggota. Kedua, Regional Traffic Management Centre sebagai Pusat Pendataan Lalu Lintas. Ketiga, Regional Traffic Management Centre sebagai Penerima dan Pemberi Informasi Lalu Lintas. Keempat, Regional Traffic Management Centre sebagai rekam Jejak Elektronis ]]>
Copyrights © 2021
