<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan izin usaha perdagangan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Informasi dan data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori berpikir serba sistem (system thinking), yaitu untuk memahami suatu perubahan dalam lingkungan yang serba kompleks Salah satu metode analisis dalam system thinking adalah Causal Loop Diagram (CLD). Pemodelan ini dapat digunakan untuk memahami struktur yang terdapat didalam sebuah sistim, hubungan diantara masing-masing komponen, dan bagaimana perubahan diberbagai bidang akan mempengaruhi unsur dan sistim secara keseluruhan dalam mengukur dan memprediksi sistim perilaku.Hasil analisis CLD menunjukkan bahwa : 1. kontribusi yang paling tinggi terhadap kualitas pelayanan izin usaha perdagangan adalah variable kepuasan masyarakat , dan pada peingkat kedua ditempati oleh anggaran sedangkan pada peringkat ketiga, ada pada kebijakan pimpinan Kepuasan masyarakat sebagai aspek yang fundamental yang menentukan peringkat kualitas pelayanan, ditemukan adanya berbagai masalah pada lima (5) dimensi kualitas pelayanan yaitu pada dimensi tangible, reliability, responsiveness, empathy, dan assurance. Penyebab terbesar dari kelemahan ke lima dmensi kualitas pelayanan tersebut diatas terletak pada kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pemeliharaan sarana pelayanan. Kontribusi anggaran sebagai peringkat ke -2 dalam kontribusi terhadap kualitas pelayanan, ternyata masalah utamanya ialah ketepatan alokasi anggaran untuk menunjang penyelenggaraan kebijakan kualitas pelayanan . Kebijakan pimpinan pada peringkat ketiga secara langsung mempengaruhi pola perilaku yang berorientasi kepada komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan.Berdasarkan hasil analisis Causal Loop Digram, disarankan agar :a.Kebijakan eksekutif diarahkan kepada pengalokasian anggaran untuk pengembangan kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan melakukan pengukuran kinerja untuk mendapatkan sumber daya manusia yang tepat.b.Memaksimalkan akuntabilitas pelayanan publik baik dari segi organisasional atau administrative, politik, legalitas atau hukum, profesionalisme , dan juga aspek moral didalam memberikan kepuasan masyarakat secara akuntabelc. Mengembangkan jiwa kewirausahaan, jiwa inovatif dalam menghadapi persaingan regional maupun global.]]>
Copyrights © 2017
