<![CDATA[Paska desentralisasi pemerintahan yang demokratis di era reformasi ini, peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah menjadi sangatlah signifikan.Pemeriksaan yang objektif dan credibel menjadi tuntutan yang tidak bisa dielakkan sebagai kriteria suatu kualitas laporan hasil pemeriksaan. Salah satu ukuran keberhasilan dari hasil laporan pemeriksaan adalah efektifitas tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Kualitas informasi dan komunikasi adalah salah satu faktor kunci agar laporan hasil pemeriksaan itu. Adapun hasil pemeriksaan yang sudah dipublikasikan menjadi sangat penting untuk segera dapat ditindaklanjuti oleh anggota DPR/DPRD (Legislative), pemerintah (Executive) dan publik (salah satunya adalah media)untuk mendorong terciptanya check and balances untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih. Kajian menemukan adanya keterbatasan dari anggota DPR/DPRD dalam memahami hasil laporan pemeriksaan. Disamping itu, rendahnya tindak lanjut yang dilakukan oleh investigators (kejaksaan, kepolisian dan KPK) untuk hasil temuanyang berindikasikan kriminalitas dan korupsi. Dengan tujuan meningkatkan kualitas komunikasi yang lebih efektif dan mewujudkan tindak lanjut hasil rekomendasi/pemeriksaan yang lebih tinggi, disampaikan dua rekomendasi, yaitu (1) model pelayanan komunikasi dan konsultasi serta diskusi antara BPK kepada para anggota DPR/DPRD, serta (2) model komunikasi dan kerjasama BPK dengan Kejaksaan Republik Indonesia untuk hasil pemeriksaan berindikasikan krimalitas dan korupsi.]]>
Copyrights © 2011
