IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN BIDANG KESEHATAN DALAM PENINGKATAN DERAJAT DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

1. Naomi Netty Howay, 2. Murtir Jeddawi, 3. Khasan Effendy, 4. Sampara Lukman (1) Inspektorat Kabupaten Maybrat-Papua Barat Program Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2, 3, 4) Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

Program pelayanan kesehatan di Kabupaten Sorong belum dapat berjalan optimal karena kurangnya sarana/prasarana, terutama di wilayah distrik dan kampong, kualitas para medis, distribusi obat-obatan, pola kerja dan sistem informasi pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Eksplanatorif dengan pendekatan Induktif dan dianalisis dengan model interaktif. Grindle mengatakan, 1980, ada enam indikator utama dan dua indikator turunan dalam implementasi kebijakan yakni Interests affected, Site of decision making, program implementors and resources commited, Extent of change envisioned, Power, interests and strategies of actors involved, Institution and regime characteristics, Complienceand responsiveness, Impact on society, individual and groups, change and its acceptance. Model NAOMI dalam implementasi kebijakan bidang kesehatan berdasarkan kekhasan daerah papua dengan memperhatikan kebutuhan Orang Asli Papua dan Orang Non-Asli Papua.