KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGANAN SAMPAH DI KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

1. Hery Setiawan, 2. Tjahya Supriatna, 3. Sampara Lukman (1) Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2, 3) Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

Penelitian ini difokuskan pada Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah yang berdasar pada teori Agus Dwiyanto mengenai Kinerja Birokrasi Publik terdiri dari Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas, Responsivitas dan Responsibilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah di Kabupaten Bengkalis, menganalisis faktor penghambat dan pendukung serta mengetahui strategi yang dilakukan Dinas mengatasi faktor penghambat. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan dengan menggunakan analisis data secara induktif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis menggunakan analisis SWOT dengan menentukan faktor internal guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman sebagai dasar untuk menetapkan sasaran dan perumusan strategi kinerja Dinas. Matriks SWOT digunakan untuk merumuskan isu-isu strategis dan selanjutnya dilakukan Litmus Test guna memberikan prioritas strategi kinerja Dinas yang akan dipilih. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah di Kabupaten Bengkalis belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari keterbatasan lahan TPA, sehingga tidak sebanding dengan jumlah timbulan sampah, dan belum menggunakan teknologi yang ramah lingkungan di TPA (tempat pemprosesan akhir), sosialisasi dalam pengelolaan sampah belum secara keseluruhan hanya sebatas kalangan aparatur saja, belum maksimalnya koordinasi tugas dengan UPT (unit pelaksana teknis) kebersihan Kecamatan, kompetensi pegawai masih berkualitas rendah, Masih kurangnya manajemen pengelolaan sampah dan terbatasnya sarana dan prasarana sehingga pengelolaan sampah belum dijalankan secara maksimal dan Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengurangi volume sampah, memilah sampah, dan memanfaatkan sampah.