FORMULASI KEBIJAKAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Studi Penyusunan APBD di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017)

1. Bayu Eka Lesmana, 2. Muh Ilham, 3. Andi Pitono (1) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2, 3) Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

Dalam memperbaharui sistem pemerintahan serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pemerintah senantiasa mengeluarkan kebijakan yang diimplementasikan oleh setiap pemerintah daerah, salah satu implikasi dari keluarnya kebijakan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih ada permasalahan pada proses formulasi kebijakan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017 dengan tidak melaksanakan prinsip anggran berbasis kinerja secara optimal. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis penyusunan APBD di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017. Penelitian ini menggunakan teori dari Halim tentang prinsip anggaran berbasis kinerja. Adapun ukurannya adalah tranasparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran,keadilan anggaran, efektivitas dan efisiensi anggaran, dan disusun dengan pendekatan kinerja. Metode dan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya melalui metode observasi, wawancara semistruktur dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Guna memperoleh tingkat kepercayaan data hasil penelitian atau tingkat kebermaknaan suatu penelitian ini, dilakukan langkah-langkah uji keabsahan data antara lain melalui triangulasi sumber data. Hasil penelitian ini dengan menggunakan prinsip anggaran berbasis kinerja dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan anggaran berbasis kinerja pada pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat (Studi penyusunan APBD di Pemerintah Tasikmalaya Tahun Anggran 2017) yang diukur berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran kurang baik dilihat dari penyajian informasi yang kurang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Disiplin anggaran sudah cukup baik karena dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Keadilan anggaran yang belum cukup baik dilihat dari pembangunan yang tidak semua masyarakat secara merata menikmati proses pembangunan dan pelayanan. Efektif dan efisien pada perumusan APBD Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari rencana/agenda setting belum efektif dalam pencapaian kinerjanya. Disusun dengan pendekatan kinerja belum maksimal, mengingat pola hubungan yang dibangun lebih kepada pola hubungan kerja sama dan akomodasi.