Tantangan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Indonesia

Surjadi, Charles
Santi, Bryani Titi

Cermin Dunia Kedokteran
Vol 41, No 5 (2014): Muskuloskeletal

Analisis data SDKI tahun 2012 yang mencakup 43852 rumah tangga dengan 22898 wanita usia subur (15-49 tahun) dan data laporan BKKBN tahun 2012 tentang akseptor yang membayar alat kontrasepsi menyimpulkan bahwa pada tahun 2012 di Indonesia terjadi peningkatan fertilitas dari 2.41 menjadi 2.6, angka kelahiran kasar juga meningkat. Peningkatan terjadi di sebagian besar provinsi kecuali 10 provinsi, penurunan tertinggi di provinsi NTT dan Maluku yang TFRnya masih di atas 3. Target penurunan TFR 2.1 di tahun 2014 pasti tidak akan tercapai kecuali di provinsi Jogyakarta. Data mengindikasikan kurangnya perhatian terhadap Keluarga Berencana di seluruh Indonesia, hanya 61.3% puskesmas yang menyediakan pelayanan keluarga berencana lengkap, tertinggi di NTB (86.6%) dan terendah di Papua (19.4%); hanya 38,5% puskesmas yang melakukan manajemen KB, tertinggi di Jatim 67,5% dan terendah di Maluku 2,5%. Hal ini menunjukkan perlunya upaya revitalisasi KB di puskesmas. Walaupun 84,6% akseptor di seluruh Indonesia membayar layanan KB, tidak terjadi peningkatan berarti jumlah akseptor KB. Peran swasta dalam KB masih perlu ditingkatkan di samping meningkatkan peran pemerintah.DHS 2012 data from 43852 household with 22898 women age 15-49 years and National Family Planning Board / BKKBN 2012 data indicated that in the year 2012 total fertility rate in Indonesia increased from 2.41 to 2.6, in line with increase of crude birth rate. Total fertility rate decrease is observed in only 10 provinces, greatest in NTT and Maluku, and TFR is still more than 3. The target of TFR 2.1 in the year of 2014 cannot be achieved except in Jogyakarta Province. Overall, only 61,3% puskesmas offer complete family planning services, the highest percentage is 86,6 % in NTB province, the lowest is 19,4% in Papua. Only 38,5% puskesmas have family planning management, the highest in Jatim 67,5% and the lowest in Maluku 2,5%. These facts indicate need to revitalize family planning services at puskesmas. Although 84,6% acceptors pay their family planning services, data indicated no increase of acceptors. The role of private sector in family planning program should be increased along with effort to increase government’s role.