IMPLEMENTASI KONSEP RESPONSIBILITY TO PROTECT PADA INTERVENSI KEMANUSIAAN OLEH PBB PADA KUDETA MYANMAR OLEH DEWAN KEAMANAN PBB

Irma Suryani (Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Potensi Utama)

Jurnal PIR : Power in International Relations
Vol 6, No 1 (2021): PIR AGUSTUS 2021

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional terbesar dalam sejarah pertumbuhan kerjasama untuk berbagai sektor kehidupan internasional ke semua negara di dunia ini. Dalam pergaulan masyarakat internasional, negara-negara sering mendapatkan perbedaan kepentingan sehingga dapat menyebabkan sengketa atau konflik negara. Keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengambil solusi secara efektif dalam upaya Penggagalan Kudeta di Negara Myanmar. PBB memiliki fungsi melalui Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan kasus kudeta di Negara Myanmar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data penelitian dari beberapa Jurnal. Kompetensi Mahkamah Internasional berdasarkan kesepakatan negara. Pengikatan hukum dari Putusan Mahkamah Internasional dalam memutus sengketa internasional hanya mengikat pihak dalam kasus.