ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN DAN KOTA SWP GERBANGKERTASUSILA PLUS

Fildza Amalina Qisthina (Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)
Setyo Tri Wahyudi (Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)
M. Khusaini (Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)

Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen
Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis dan Manajemen

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diterapkan di Indonesia sejak beberapa dekada yang lalu. Adanya kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal di suatu daerah dan secara tidak langsung kebijakan ini diharapkan mampu untuk menurunkan angka ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Namun faktanya, meskipun kebijakan ini sudah berjalan cukup lama, akan tetapi belum banyak daerah yang sudah mampu untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode rasio kemandirian keuangan daerah, dengan periode waktu 2012-2017.  Hasil yang diperoleh hanya ada dua daerah yang sudah melepaskan dana bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sepuluh daerah lainnya masih memerlukan bantuan dana dari pemerintah pusat. Maka pemerintah daerah harus mengembangkan potensi daerah yang sudah ada untuk dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya.